Biro Perekonomian

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Biro Perekonomian

Kunjungan Tim Verifikasi Dan Peninjauan Lapangan Usulan Tanda Kehormatan Satyalancana Pembangunan/Satyalancana Wira Karya (Tim Sekretariat Militer Presiden Dan Tim Kementrian Pertanian)

SAMBOJA BARAT – Mini ranch Kelompok Tani (Poktan) Karya Bhakti KM 27 RT 31 Kelurahan Karya Merdeka, Kecamatan Samboja Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi lokasi peninjauan Tim Verifikasi dan Peninjauan Lapangan Usulan Tanda Kehormatan Satyalancana Pembangunan dan Satyalancana Wira Karya dari Kementerian Pertanian RI atas nama Gubernur Kaltim Dr H Isran Noor, dalam penyelenggaraan PENAS Petani Nelayan XVI 2023.

Rombongan Tim Verifikasi Lapangan dari Sekretariat Militer Presiden (Setwilpres) Kementerian Sekretariat Negara RI, dipimpin oleh Brigjen TNI Heri Purwanto selaku Kepala Biro Personel TNI dan Polri Setwilpres, didampingi Kolonel Caj Sandy (Kepala Bagian Penganugerahan, Biro Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan) beserta jajaran, dan Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian Pertanian RI Zulkifli.

“Verifikasi sebagai tahapan terakhir dari proses penilaian untuk usulan tanda kehormatan Satyalancana Pembangunan dan Satyalancana Wira Karya ini untuk Bapak Gubernur,” ujar Karo OK Kementan RI Zulkifli mengawali tanya jawab dengan Ketua Poktan Karya Bhakti Ali Murtadho dan anggota beserta masyarakat setempat.

Program mini ranch yang dikembangkan Gubernur Kaltim sejak 2019 hingga saat ini, lanjut Zulkifli, merupakan prototype eviden dari program Gubernur Kaltim dalam pembangunan sektor pertanian dalam arti luas di wilayah Kaltim.

Selanjutnya, satu persatu dari Tim Verifikasi Lapangan Setmilpres melakukan wawancara dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk keperluan penilaian.

“Biar masyarakat yang menjawab. Ini masyarakat saya semua, penjelasan mereka mewakili saya. Jadi saya tidak perlu lagi menjelaskan,” kata Gubernur Isran Noor singkat, karena memang dirinya menginginkan tim verifikasi lapangan mendapatkan jawaban langsung dari stakeholder terkait, baik dari perangkat daerah maupun masyarakat. (biro/adpim/kaltim)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *