A. VISI DAN MISI

VISI :
“Menjadi Thte True Regional Champion Yang Kuat, Kompetitif dan Kontributif Dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah Yang Berkualitas dan Berkelanjutan”
MISI :
1. Mengembangkan bisnis dan layanan perbankan yang berorientasi solusi dan berbasis teknologi
2. Menjadi pendukung utama progeam pembangunan ekonomi dan menopang pemberdayaan perekonomian rakyat
3. Membudayakan filosofi kerja yang berorientasi pada prestasi
4. Menjaga dan meningkatkan reputasi Bank
5. Memperkuat ketahanan kelembagaan memalui pelaksanaan kepatuhan dan manajemen risiko yang berkualitas
6.Mendorong penerapan prinsip keuangan berkelanjutan dalam aktivitas dan bisnis bank
7. Meningkatkan kepedulian sosial bagi komunitas dan lingkungan sekitar

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Daerah Tingkat I Kalimantan Timur No. 3/PD/64 tanggal 19 September 1964 yang mendapatkan pengesahan Menteri Dalam negeri melalui surat keputusan No. 9/10/8-45 tanggal 01 April 1965, dan ijin usaha dari Menteri Urusan Bank Sentral/Bank Indonesia No. Kep. 95/PBS/65 tanggal 21 September 1965.
2. Peraturan Daerah No, 3/PD/64 sebagai anggaran dasar Bank mengalami beberapa kali perubahan, terakhir diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2002 tentang Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur, sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2010.
3. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0041890.AH.01.01 Tahun 2017 tanggal 23 September 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan terbatas PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.
4. Keputusan Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-16 Oktober 2017 tentang Perubahan Nama dan Bentuk Badan Hukum (Pengalihan Izin Usaha) PD. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.
5. Peraturan Daerah Prosinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2016 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dari Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.
6. Akta Pendirian PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Nomor 12 tanggal 14 September 2017 oleh Notaris dan PPAT Noor Samsir, SH.

C. STRATEGI
Untuk mencapai tujuan jangka panjang PT. BPD Kaltim Kaltara Tahun 2020-2040 “Menjadi Regional Champion Sekaligus Sebagai Salah Satu BPD Paling Profitable di Indonesia: maka dibagi menjadi 4 (empat) tahapan strategis= sebagai berikut :

1. Tahapan Fase 1 (2020-2024) : Melanjutkan Penguatan Organisasi, Infrastruktur dan Kapabilitas Bisnis dalam Menghadapi Tantangan Menuju Kepemimpinan Pasar yang Berkelanjutan.
2. Tahapan Fase 2 (2025-2029) : Menjadi Bank Skala Nasional yang mampu menyediakan solusi keuangan terintegrasi kepada nasabah.
3. Tahapan Fase 3 (2030-2034) : Peringkat 5 besar Bank BUKU 3 dengan tata kelola dan kinerja bisnis yang profesional.
4. Tahapan Fase 4 (2035-2040) : PT. BPD Kaltim Kaltara Go Internasional

D. BIDANG USAHA
Sesuai dengan anggaran dasar PT. BPD. Kaltim Kaltara dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagau berikut :

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa Giro, Deposito berjangka, Sertifikat Deposito, Tabungan dana/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
2. Memberikan kredit;
3. Menerbitkan surat pengakuan hutang;
4. Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya :
   a. Surat-surat wesel, termasuk wesel yangn di akseptasi oleh perseroan yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
   b. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidal lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
   c. Kertas perbendaharaan Negara dan surat jaminan pemerintah;
   d. Sertifikat Bank Indonesia (BSI);
   e. Obligasi;
   f. Surat dagang berjangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
   g. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
6. Menempatkan dana pada, meminjamkan dana dari atau meminjamkan dana kepada Bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
7. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
8. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
9. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
10. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
11. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan wali amanat;
12. Menyediakan pembiayaan, menghimpun Dana dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang;
13. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh usaha Perbankan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.