SAMARINDA – Pemprov Kaltim menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kaltim di penghujung tahun 2024. Sekda Provinsi Kaltim Sri Wahyuni menjelaskan, Provinsi Kaltim memiliki rekaman yang cukup baik terhadap pengendalian inflasi. Pasalnya, tahun 2024 awal Kaltim hampir masuk kategori daerah yang memiliki inflasi tertinggi, tapi bukan paling tertinggi. Kemudian, hampir menjadi daerah yang memiliki inflasi terendah. Tapi, juga bukan yang terendah.
“Alhamdulillah, kita masih di posisi tidak mengkhawatirkan. Tapi, tentu tetap menjadi perhatian bersama,” ucap Sri Wahyuni saat memimpin HLM TPID Kaltim, di Ruang Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kaltim, Selasa 17 Desember 2024.
Menurut Sri, untuk pertumbuhan ekonomi Kaltim, tidak buruk. Meskipun dibandingkan tahun sebelumnya dengan semester yang sama, maka adanya penurunan. Walaupun pertumbuhan ekonomi di Kaltim saat ini di atas rata-rata nasional. Adapun presentasenya, yakni triwulan III mencapai 5,52 dan ketika 2023 mencapai 6,22.
Bahkan, awal 2024 Kaltim sempat mencapai kurang lebih 7,2. Sementara, untuk pengembangan inflasi November 2024 sesuai month to month diangka 0,08 persen di bawah nasional 0,30 persen. Sedangkan berdasarkan year on year diangka 1,54 persen di bawah nasional 1,55 persen. Sementara berdasarkan year on date Kaltim sedikit di atas nasional, yakni 1,16 persen dan nasional 1,12 persen.
“Inflasi ini diterima Provinsi Kaltim berdasarkan empat kabupaten dan kota se Kaltim yang menjadi indikator indeks harga konsumen. Yakni, Berau mencatatkan inflasi yang tinggi year on yearnya mencapai 3,14 persen. PPU year on year-nya 0,90 persen, Balikpapan year on year 1,19 persen dan Samarinda 1,51 persen. Sehingga, inflasi Kaltim berdasarkan year on year tercatat 1,54 persen,” jelas Sri.
Kemudian, yang menjadi faktor inflasi di Kaltim disebabkan melalui komoditi pangan dan ditambah faktor angkutan udara berdasarkan month to month. Sedangkan year on year tidak masuk faktor dari angkutan udara. Selanjutnya, upaya pengendalian inflasi di Kaltim. Pemprov Kaltim sudah melakukan berbagai upaya antisipasi. Artinya, bersama pemerintah kabupaten dan kota se-Kaltim sudah melakukan sinergi.
“Kita sudah mengantisipasi toko penyeimbang. Yang kita sebut dengan Sigap. Ada dua kios Sigap di Samarinda, di PPU satu kios, Berau satu kios dan Balikpapan dua kios. Jadi, daerah pengendali Inflasi sudah mempunyai kios penyeimbang,” jelasnya.
“Mudah-mudahan menjelang Natal dan Tahun Baru 2025 maupun Bulan Ramadan hingga Hari Raya Idul Fitri dapat terkendali. Termasuk, pengendalian harga dan pasokan komoditi yang biasa dibutuhkan masyarakat. Bahkan, subsidi ongkos angkut juga dilakukan. Ketersediaan pasokan juga dilakukan pemantauan dan komunikasi serta beberapa regulasi diterbitkan untuk mendukung pengendalian inflasi,” jelasnya.
Sementara, sesuai informasi Bulog Kaltim, bahwa stok beras di Kaltim aman hingga tiga hingga empat bulan ke depan. Artinya, hingga Ramadan maupun Hari Raya Idul Fitri stok beras, baik premium dan komersil aman di Kaltim. Yakni, 3.900 ton di Samarinda, Paser 1.200 ton dan Berau 1.300, di Balikpapan 2.480 ton.
“Jadi, sesuai informasi Bulog, ketersedian beras kita aman tiga hingga empat bulan ke depan di Kaltim,” jelasnya.
Sri juga mengimbau kabupaten/kota se-Kaltim jika memang ada wilayah yang petani mereka panen beras, diharapkan dapat mengkonfirmasi kepada Bulog, sehingga bisa didata maupun dikomunikasikan, sehingga ketersediaan beras betul-betul cukup di Kaltim.
Hadir Perwakilan Badan Pangan Nasional, Kepala Perwakilan BI Kaltim Budi Widihartanto, Kepala Bulog Kaltim Mersi Windrayani, Kepala BPS Kaltim Yusniar Juliana, Perwakilan Pertamina, Kepala OPD Pemprov Kaltim. Hadir juga Pj Bupati PPU Zainal Arifin, Wakil Bupati Mahulu Yohanes Avun dan Perwakilan Pemkab Kabupaten/Kota se Kaltim.(jay/her/adpimprovkaltim) (rz/ig).