Gubernur Kalimantan Timur Dr H Isran Noor menegaskan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama lembaga terkait siap melakukan verifikasi atau perhitungan ulang berkenaan dengan adanya kelebihan emisi karbon yang dimiliki Kalimantan Timur.
“Informasi World Bank bahwa mereka siap memfasilitasi kelebihan gas buang (emisi karbon) kita,” ungkap Gubernur baru-baru ini. Dia pun menyambut baik atas komitmen Bank Dunia ini untuk menjual emisi karbon kaltim pasca realisasi kompensasi hingga 2025.
Potensi emisi karbon yang dimiliki Kaltim lanjutnya, hingga perhitungan akhir oleh Tim World Bank melalui tim program Forest Carbon Partnership Facility Carbon Fund (FCPF-CF) sebesar 30 juta ton emisi karbon.
Sementara pihak negara-negara donor hanya mampu memberi insentif sekitar 22 juta ton emisi karbon senilai 110 juta USD. “Bearti kita masih memeiliki kelebihan atau sisa 8 juta ton. Dan ini akan kita lelang secara mandiri, tapi World Bank tetap menawarkan memfasilitasinya,’ jelasnya.
Gubernur Kaltim sangat meyakini kelebihan emisi karbon kaltim masih bisa dibeli oleh pihak swasta dari negara luar dengan harga yang lebih baik. “Jika dengan Bank Dunia, gas buang kita dihargai 5 USD. Tapi kalau kita lelang mandiri bisa saja lebih dari itu harganya per ton,’ ungkapnya.
Namun demikian, ujarnya Kaltim tetap mentaati mekanisme lelang atau pun tata aturan global terkait perdagangan gas emisi karbon. “Ada perusahaan yang berminat, tapi kita belum berkomunikasi intensif dengan mereka. Tapi kita perlu verifikasi ulang untuk lelang nanti,” beber orang nomor satu di Benua Etam ini.
Hal senada diungkapkan Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni bahwa perdagangan karbon dunia ada mekanisme yang harus diikuti dan Kaltim bisa masuk ke dalam sistem tersebut. “Dana insentif dari program FCPF oleh Bank Dunia bisa kita manfaatkan sebagai investasi,” ujarnya.
Kenapa disebut investasi? “Karena keberlanjutan program untuk kegiatan emisi karbon, sehingga diperlukan pembiayaan, tidak hanya verifikasi dan lelang, tetapi kegiatan emisi karbon, sehingga diperlukan pembiayaan, tidak hanya verifikasi dan lelang, tetapi kegiatan-kegiatan lainnya dalam program FCPF itu sendiri,’ tandas Sekda yang juga Ketua Komite Teknis Tim FCPF Kaltim. (sumber: Biro Adpim Sekda Prov Kaltim)