JAKARTA – Capacity Building Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja TPID Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur dilaksanakan di Jakarta (26/2). Dalam kegiatan ini, diisi oleh Narasumber dari Kementrian Perekonomian, DKEM dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Indeks Harga Konsumen (IHK) Kaltim periode Januari 2023 masih di bawah inflasi nasional. Tercatat IHK Kaltim sebesar 0,43 persen (mtm) atau 5,28 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang tercatat 5,28 persen (yoy).
Inflasi terjadi karena adanya peningkatan harga yang ditunjukkan oleh naiknya beberapa indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,34 persen; kemudian kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,08 persen; kelompok rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 0,71 persen; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,45 persen; kelompok pakaian dan alas kaki mengalami penurunan sebesar 0,31 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,26 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,10 persen; kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,07 persen; dan kelompok pendidikan sebesar 0,05 persen. Sementara itu kelompok yang mengalami penurunan yaitu kelompok transportasi sebesar 0,89 persen; dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,04 persen.
Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dirancangkan Program Unggulan dari masing-masing TPID Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023. Dalam kegiatan tersebut juga disampaikan agar masing-masing TPID Kab/Kota agar segera dapat mengirimkan program unggulan berdasarkan dengan Startegi 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Komunikasi Efektif, Kelancaran Distribusi)
Pada Tahun 2022, Tim Pengendalian Provinsi Kalimantan Timur telah melaksanakan Realisasi Dana Alokasi Umum dalam rangka Pengendalian Inflasi di Provinsi Kalimantan Timur. Upaya yang dilakukan adalah dengan melaksanakan Operasi Pasar, Pasar Murah, Bantuan Alat bagi UMKM dan Bantuan Langsung Tunai kepada pelaku usaha, sosial dan peternak.
Diharapkan dengan adanya kegiatan ini, TPID Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat menyusun laporan atau self assessment TPID tahun 2022 dengan baik serta mampu mewujudkan program-program dalam rangka pengendalian inflasi di Tahun 2023. (ans)
