Kegiatan Workshop Finalisasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Masyarakat Adat/Indigenous Peoples Planning Framework (IPPF), yang dibuka oleh Kepala Sub Direktorat Pemantauan Pelaksanaan Mitigasi KLHK Bapak Franky Zamzani, dilanjutkan sambutan oleh Kepala Bagian Sumber Daya Alam Bapak Nanang Hayani mewakili Biro Perekonomian melalui zoom meeting, dan sambutan oleh Lead Environmental Specialist World Bank Franka Braun.
Beberapa hal yang harus ditindaklajuti adalah terkait implementasi safeguards dan hal-hal lain terkait percepatan pencairan sisa pembayaran RBP FCPF khususnya laporan Environmental and Social Management Framework (ESMF), Indigenous Peoples Planning (IPP) dan Benefit Sharing Plan (BSP).
Sebagai tindak lanjut hal tersebut, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan KLHK perlu menyusun dokumen perencanaan masyarakat adat atau Indigenous Peoples Plan (IPP).
Kegiatan Workshop Finalisasi Penyusunan Dokumen, pemaparan tentang FPIC oleh Mister Satoshi World Bank dan dilanjutkan dengan pembagian desk Environmental and Social Management Framework (ESMF) dan desk Finalisasi Indigenous Peoples Planning Framework (IPPF), di ruang Meeting Camden, Morrissey Hotel Jakarta.
Acara ini dihadiri oleh Ditjen MPI KLHK RI, BPDLH, AKAM Bagian Sumber Daya Alam beserta staf, Dinas Kehutanan Prov. Kaltim, Dinas Pemdes Prov. Kaltim, Ketua Harian DDPI Kaltim, Pokja Safeguard FCPF-CF, Yayasan Bioma, Yayasan PADI, Tim Penulis IPP Dokumen, dan Tim World Bank, di ruang Meeting Camden, Morrissey Hotel Jakarta, (5/12/2024).